SURABAYA – Meretas regulasi bukan berarti melanggar aturan, melainkan memahami celah serta mekanisme hukum untuk menghadirkan solusi yang membangun. Pesan kuat itulah yang diusung oleh Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (UNAIR) dalam agenda Sekolah Legislatif (SELEGTIF) I yang digelar di Maleo Hall, Gedung Medang, Kampus Vokasi UNAIR, pada Sabtu (17/10/2026). Melalui pelatihan […]
SURABAYA – Meretas regulasi bukan berarti melanggar aturan, melainkan memahami celah serta mekanisme hukum untuk menghadirkan solusi yang membangun. Pesan kuat itulah yang diusung oleh Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (UNAIR) dalam agenda Sekolah Legislatif (SELEGTIF) I yang digelar di Maleo Hall, Gedung Medang, Kampus Vokasi UNAIR, pada Sabtu (17/10/2026).
Melalui pelatihan ini, panitia ingin menggeser paradigma mahasiswa yang selama ini cenderung pasif atau hanya sekadar menjadi penerima kebijakan. Ketua Pelaksana SELEGTIF I, Moch Dzaki Novianto, menegaskan bahwa mahasiswa dituntut untuk hadir sebagai elemen masyarakat akademis yang mampu berpartisipasi secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin mahasiswa tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab. Jangan berhenti pada kritik, tetapi lanjutkan dengan upaya yang terarah dan berbasis solusi,” tegas Dzaki.
Sesi materi menghadirkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Ir. Eka Wisnu Wardhana, S.T., yang membedah esensi demokrasi di lingkungan kampus maupun publik. Ia menekankan bahwa partisipasi politik dan demokrasi tidak selesai saat kertas suara dimasukkan ke dalam kotak pemilihan. Setelah estafet kepemimpinan terpilih, mahasiswa wajib mengawal, mengawasi, serta mengevaluasi janji dan program kerja yang dijalankan.
Wisnu mengajak mahasiswa untuk mentransformasikan keluhan informal di media sosial menjadi aspirasi formal yang terstruktur. Proses advokasi yang ideal mewajibkan mahasiswa mengenali pihak berwenang (stakeholders), memetakan masalah dengan alasan yang rasional, menyertakan data empiris, serta menawarkan opsi solusi yang dapat dieksekusi secara nyata oleh pihak pengambil kebijakan.
Sementara itu, Ketua Komisi Legislasi Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) UNAIR, Diinaar Rahmatina, S.A., membekali peserta dengan keterampilan teknik persidangan dan advokasi kebijakan. Ia menggarisbawahi pentingnya prinsip “kritik argumennya, bukan orangnya”. Menurut Diinaar, pertentangan pendapat dalam musyawarah harus berpijak pada fakta, regulasi yang berlaku, dan kepentingan bersama, serta terbebas dari serangan personal maupun emosi belaka.
Melalui pembekalan SELEGTIF I ini, BLM Fakultas Vokasi UNAIR berharap seluruh peserta dapat menerapkan etika berargumen dan tata cara persidangan tidak hanya di ranah organisasi kemahasiswaan, melainkan juga dalam diskusi akademis perkuliahan sehari-hari demi mewujudkan budaya kelembagaan yang matang dan berdaya kritis tinggi.
